Reses Dapil IV, Prioritaskan Pembangunan Pasar Laladon dan Jalan Lingkar Laladon-Dramaga Kabupaten Bogor

Reses Masa Sidang III : Kecamatan Ciomas (Dapil IV)

Cibinong – Reses masa sidang III Daerah Pemilihan (Dapil) IV di kecamatan Ciomas berjalan dengan kondusif. Reses yang dilaksanakan secara virtual tahun ini tidak seperti Reses tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota DPRD Dapil IV, H. Muhamad Romli pada saat membuka Reses masa sidang sidang III di ruang Komisi DPRD Kabupaten Bogor, Kamis, 12 Agustus 2021.

“Reses masa sidang III tahun 2021 dilaksanakan secara virtual, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi hal ini insyaallah tidak mengurangi inti pembahasan dalam Reses. DPRD Kabupaten Bogor senantiasa membuka ruang untuk berkomunikasi secara langsung ataupun virtual dengan masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Ciomas. Selain itu, kami berharap program-program kegiatan di tingkat Desa maupun Kecamatan bisa melibatkan warga masyarakat kecamatan Ciomas. Sehingga manfaatnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata H. Muhamad Romli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor.

Seperti Reses yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan lain, kecamatan Ciomas juga melakukan hal yang sama, yakni mengundang Muspika, Kades-Kades se-kecamatan Ciomas, Karang Taruna, pimpinan partai politik, warga masyarakat dan perwakilan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), khususnya para pelaku UKM sepatu dan sandal yang ada di kecamatan Ciomas.

Camat kecamatan Ciomas, Chairuka Judhyanto menerangkan bahwasannya para pelaku UKM sepatu dan sandal sedang terpuruk akibat adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Sebagaian besar mata pencarian masyarakat di kecamatan Ciomas dari hasil UKM sepatu dan sandal, saat ini UKM sepatu dan sandal sedang terpuruk sejak diberlakukannya PPKM, karena mereka tidak bisa menjual barang dagangannya secara offline,” terangnya.

Chairuka meminta DPRD Kabupaten memberikan dukungan terhadap rencana pembuatan tempat pelatihan Central UKM dan Gallery UKM. “Kami memohon kepada anggota DPRD, khususnya yang berasal dari Dapil IV dapat memberikan dukungan untuk bisa merealisasikan rencana pembuatan tempat pelatihan Central UKM dan Gallery UKM. Bahkan dua hal tersebut dapat dikemas dalam bentuk wisata kerajinan dan UKM,” pungkasnya.

Selain perencanaan program di bidang UKM, Chairuka memaparkan perencanaan program kerja sekaligus aspirasi masyarakat kecamatan Ciomas. Diantaranya, terkait Sarana Olahraga, Pendistribusian Bansos, CSR PDAM, Renovasi Pasar Laladon yang rencananya akan dibuat menjadi pasar modern atau mall, Drainase, Pengecoran Jalan Lingkar Laladon dan Dramaga.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil IV, Lukmanudin Ar-Rasyid memberikan apresiasi kepada Pemerintah kecamatan Ciomas beserta Pemerintah Desa se-kecamatan Ciomas atas respon cepat mensosialisasikan informasi vaksinasi. Ia juga menanggapi paparan yang disampaikan Camat kecamatan Ciomas terkait dampak PPKM terhadap pelaku UKM.

“Terkait rencana program pelatihan central UMKM dan Galery UMKM di kecamatan Ciomas, kami sangat mendukung sekali, dan insyaallah akan kami koordinasikan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor,” harapnya.

Lanjut Lukmanudin Ar-Rasyid, “Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pak Camat terkait rencana memfungsikan kembali dan merenovasi pasar Laladon untuk dijadikan pasar Modern, mengingat lokasi pasar Laladon sangat strategis, kami DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Dapil IV akan berkoordinasi dengan PD. Pasar Tohaga terkait rencana tersebut. Semoga PD. Pasar Tohaga bisa memberikan terobosan dan mengakomodir aspirasi masyrakat kecamatan Ciomas,” kata Lukmanudin Ar-Rasyid yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor.

Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos turut serta menggapi paparan Camat kecamatan Ciomas terkait permasalahan infrastruktur. “Saya sangat setuju dan mendukung aspirasi masyarakat kecamatan Ciomas terkait rencana program infrasturtur, khususnya betonisasi jalan lingkar Laladon dan jalan lingkar Dramaga, karena saya menyaksikan sendiri, ketika hujan turun, jalan lingkar Laladon dan jalan lingkar Dramaga seringkali terjadi genangan-genangan air di sepanjang jalan tersebut. Namun perlu di ingat juga, jika sudah dilakukan betonisasi pemerintah kecamatan Ciomas harus disertai penertiban bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang bahu jalan lingkar Laladon dan Dramaga, jangan sampai bangunan-bangunan liar tersebut menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, tutur H. Fikri Hudi Oktiarwan, S.Sos yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.

Hal senada juga disampaikan Ridwan Muhibi, “Kami telah berkoordinasi dengan Dinas-Dinas terkait, khusunya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait sarana olahraga di kecamatan Ciomas. Menurut Dispora untuk sarana olahraga diperbolehkan, namun yang terpenting ada tempatnya yang akan dijadikan sarana olahraganya, yang status tempatnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV itu pun menanggapi terkait permasalahan pendataan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos). “Terkait pendistribusian Bansos dari Pemerintah Pusat menyerahkan kepada Kemeterian Sosial (Kemensos). Kemensos sudah membuat data terpadu penerima Bansos. Namun demikian seiring bertambahnya penerima Bansos dari setiap Desa membuat Kemensos kesulitan untuk mengecek akurasi pendataan pendistribusian Bansos. Oleh karena itu, peran aktif TKSK yang ada di kecamatan harus lebih dimaksimalkan lagi, karena hal ini bisa membantu Kemensos dalam memudahkan pendataan pendistribusian Bansos,” tuturnya.

Sebelum Reses masa sidang III di tutup, H. Muhamad Romli menjelaskan bahwasannya di tahun 2021 anggaran untuk pembangunan infrastruktur pedesaan maupun perbaikan jalan. “Ada pengurangan anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan pedesaan dan perbaikan jalan, anggaran pengurangannya lebih kurang sekitar 318 Milyar. Tetapi pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa tidak perlu berputus asa, karena program infrastruktur dan pembangunan sedikit banyaknya sudah terbantu oleh APBN melalui Dana Desa dan APBD melalui program Satu Milyar Satu Desa (Samisade),” jelasnya.

Humas, Protokol dan Publikasi

Media Center Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor