Ketua DPRD Kabupaten Bogor : Penggunaan APBD Harus Mampu Menggerakkan Eko­nomi

Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. S.Si bersama Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri Forum Group Discussion (FGD). Rudy Susmanto menilai pe­nerapan Pancakarsa yang menjadi jargon pembangunan Kabupaten Bogor membutu­hkan terobosan kebijakan yang menyentuh persoalan dari hulu hingga hilir. Selain itu, integrasi program antar Satuan Kerja Perangkat Dae­rah (SKPD) sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pemu­lihan ekonomi di tengah pan­demi.

”Saat ini yang sangat dibutuhkan adalah kebijakan strategis, baik berupa regulasi maupun anggaran. Saya berulangkali menyampaikan harus ada integrasi program antar-SKPD,” ujar Rudy Susmanto saat menghadiri FGD di ruang serbaguna. Selasa, 7 September 2021.

Menurutnya, Percepatan pemulihan eko­nomi, harus berangkat dari potensi apa yang dimiliki Kabupaten Bo­gor. Merujuk data BPS, nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Bogor ter­besar ada pada empat sektor, yakni industri pengolahan, perdagangan besar, konstruk­si dan pertanian.

”Pandemi Covid-19 mem­buat sektor industri pengola­han dan perdagangan besar sangat tertekan. Demikian juga kebijakan yang kerap berubah-ubah membuat sek­tor konstruksi sulit untuk tumbuh. Yang masih tumbuh positif adalah sektor perta­nian dan perikanan,” imbuh­nya.

Rudy Susmanto menilai Pancakarsa yang menjadi jargon Pemkab Bogor cukup taktis secara konsep. Namun di tataran implementasi butuh terobo­san kebijakan berupa regu­lasi dan anggaran yang mam­pu menjadi daya ungkit per­cepatan pemulihan ekonomi. ”Birokrasi kita harus punya persepsi yang sama bahwa penggunaan APBD harus mampu menggerakkan eko­nomi,” jelasnya.

Untuk itu, integrasi program antar-SKPD sangat dibutuh­kan. Berbagai program pela­tihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manu­sia harus ditindaklanjuti dengan pendampingan usa­ha. Aspek pemasaran juga memerlukan intervensi dari pemerintah daerah.

”Contohnya, kalau Dispora membuat pelatihan wirau­saha, selanjutnya Dinas UM­KM membuat program fasi­litasi permodalan serta Dinas Perindustrian dan Perda­gangan membantu terkait aspek pemasaran. Jika satu SKPD ada satu program dengan empat ratus peserta saja, maka dari empat puluh SKPD kita bisa mencipta­kan enam belas ribu lapangan usaha baru,” paparnya.

Selain itu, Rudy juga meng­ingatkan pentingnya inter­vensi kebijakan untuk meny­elamatkan berbagai sektor usaha yang nyaris ambruk di era disrupsi yang diperparah situasi pandemi. Salah satu­nya pasar modern. ”Di satu sisi kita ingin pengusaha in­vestasi di daerah kita, tapi di saat usaha mereka terancam kita juga butuh intervensi kebijakan untuk menyelamat­kan,” ujarnya.

Lanjutnya, “Untuk menyelamatkan mal yang tutup, pemerintah bisa mensiner­gikan program peningkatan kualitas UMKM. Mengopti­malkan program tersebut, partisipasi asosiasi pengu­saha seperti Kadin sangat dibutuhkan. ”Misalnya kita membangun sentra UMKM yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan bangunan mal yang hampir bangkrut,” tuturnya.

Di tempat yang sama Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan banyak sektor yang terkena imbas atas adanya pandemi, khusunya sektor ekonomi yang harus segera dipulihkan.

“Dampak pandemi banyak penurunan terjadi, kinerja, perekonomian menurun, pengangguran dan kemiskinan meningkat. Banyak pengusaha drop akibat pandemi, akhirnya jadi jamila atau jatuh miskin lagi,” kata Ade Yasin

Sejumlah pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19 berimbas pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor dari 5,85 persen pada tahun 2019, menjadi -1,17 persen di tahun 2020. Kondisi itu mengakibatkan terjadinya lonjakan angka pengangguran dari 9,06 persen di tahun 2019, menjadi 14,29 persen di tahun 2020. Pasalnya, sebanyak 9.023 orang dari berbagai perusahaan terpaksa dirumahkan dan 577 orang lainnya mengalami PHK sejak Januari hingga akhir Mei 2020. Sehingga, angka kemiskinan di Kabupaten Bogor ikut meningkat, dari 9,06 persen pada 2019 menjadi 14,2 persen pada tahun 2020.

Selain Ketua DPRD dan Bupati Bogor, FGD dihadiri juga oleh Ketua Kadin Kabupaten Bogor Shinta Dec Checawaty, Wa­kil Ketua Apindo Kabupaten Bogor Iskandar, Ketua Ko­mite Kabupaten Bogor Eko­nomi Kreatif Alfisa Triat­moko, Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor Hasan Haikal Thalib, Ketua Himpunan Petani dan Peternak Mile­nial Indonesia Aldy Sipri­yadi dan GRM Star energy Gheotermal Salak Nungky Nur Sasongko. Diskusi ter­sebut dimoderatori Ketua Tim Percepatan Pembangu­nan Kabupaten Bogor, Sae­pudin Muhtar.

Humas, Protokol dan Publikasi

Media Center Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor